Home Hukum Merasa Dirugikan Hak Atas Jaminan Kesehatan, Warga Kota Bekasi Gugat Aturan Presiden

Merasa Dirugikan Hak Atas Jaminan Kesehatan, Warga Kota Bekasi Gugat Aturan Presiden

172
0
SHARE
Merasa Dirugikan Hak Atas Jaminan Kesehatan, Warga Kota Bekasi Gugat Aturan Presiden

Keterangan Gambar : Tim Advokat Patriot Indonesia yang melakukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 saat diterima Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

BEKASI, indonesiatelegraf.comTujuh Advokat yang tergabung dalam Ikatan Advokat Patriot Indonesia yakni Iqbal Daud Hutapea, Kemas Herman, Kisworo, Purwadi, Mahardi, Husen Pelu dan Hadi Sunaryo melakukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terhadap UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tim Advokat Patriot yang menjadi kuasa hukum 56 warga Kota Bekasi, yang tersebar di 56 Kelurahan, 12 Kecamatan se-Kota Bekasi, merasa dirugikan hak-haknya atas Perpres tersebut

Sebagai informasi, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan yang digugat ke MA dipandang bersifat monopoli, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum oleh Tim Advokat Patriot.

Tim Advokat Patriot dalam uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 di Mahkamah Agung yakin memenangkan gugatan.

"Kita sangat yakin permohonan uji materiil kita dikabulkan. Karena, dalam hierarki perundang-undangan, Perpres itu di bawah Undang-undang," ujar Herman, Ketua Tim Advokat Patriot dalam konferensi pers di kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/12/2019).

Perpres yang diteken Presiden RI Joko Widodo akhir 2018 lalu itu dianggap melangkahi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah.

Akibat ditekennya Perpres itu, program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) gratis keluaran Pemerintah Kota Bekasi sebagai jaminan kesehatan daerah harus dilebur dalam program BPJS Kesehatan yang berbayar pada 2020.

Dijelaskannya, Kewajiban mengintegrasikan program Jamkesda KS-NIK sebagaimana Perpres No 82, bisa mengakibatkan Pemerintah Kota Bekasi menghentikan program KS yang sudah berjalan dan hal itu akan mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon.

Sebab ditegaskannya, dapat dipastikan para Pemohon tidak dapat lagi menikmati layanan kesehatan secara gratis seperti yang sudah berjalan selama ini.

“Kerugian itu nantinya bukan saja akan dirasakan oleh para Pemohon namun juga oleh keluarga para pemohon dan masyarakat luas yang akan kehilangan fasilitas menikmati layanan kesehatan secara gratis,” tuturnya.

Ia menambahkan ada 3 keberatan para Pemohon dalam mengajukan Uji Materiil terhadap Perpres No 82/2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Keberatan pertama bahwa Pasal 102 Perpres tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU No 23/2014. Keberatan kedua, pasal 102 Perpres tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 UU Pemda. Dan keberatan ketiga, Perpres itu bertentangan dengan Pasal 12 UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Herman mengklaim, ia dan 6 advokat lain telah mengkaji secara dalam dan lengkap sebelum mendaftarkan permohonan uji materiil ke MA pada Senin (16/12/2019) lalu. Ia merasa, hasil kajian yang dimuat dalam permohonan uji materiil itu sudah kuat.

"Kami belum bicara antisipasi jika tidak dimenangkan. Kami selalu optimis, kajian kami cukup panjang, berhari-hari dengan satu tujuan, bahwa begitu kami daftarkan permohonan targetnya itu dimenangkan," kata Herman.

Tim Advokat Patriot melayangkan sejumlah petitum atau permohonan apabila gugatan mereka dikabulkan di MA nanti. Intinya, mereka berharap agar Pasal 102 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 itu dinyatakan "batal" atau tak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selama proses hukum berjalan, Tim Advokat Patriot juga meminta agar implementasi Perpres itu ditunda hingga adanya putusan inkrah dari MA. "Kami optimis 99 persen permohonan kami dikabulkan dan 1 persen kita serahkan ke Yang Maha Kuasa," tutup Herman.

Penulis/Editor: Hendy